PDIP Jangan Jadi Partai ''Fans Club''

boljugg

PDIP Jangan Jadi Partai ''Fans Club''


Besar Kecil Normal

TEMPO.CO , Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diminta tak menjadi partai fans club. Isu regenerasi di partai banteng itu dinilai sulit beranjak dari perdebatan regenerasi dari keturunan Soekarno.

“Sekarang masalahnya tinggal generasi kedua atau ketiga (Soekarno) yang akan diusung,” ujar Direktur Riset Charta Politica, Yunarto Wijaya saat dihubungi Jumat, 12 Oktober 2012.

Yunarto menyayangkan munculnya isu regenerasi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putrinya Puan Maharani. “Kalau isu regenerasinya hanya diantara mereka berdua, ini justru mempertegas isu feodalisme di tubuh partai,” kata Yunarto.

Nama Puan, kata dia, memang sering disebut-sebut. “Namun sangat disayangkan jika PDIP masih tak bisa lepas dari darah biru Soekarno,” ujar dia. Isu tersebut dinilainya sebagai isu primitif, dan jika benar terjadi ia khawatir PDIP akan menjadi partai feodal dan gagal berevolusi menjadi partai modern.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas meminta partainya mulai memprioritaskan regenerasi di partai. Regenerasi ini harus dibahas secara khusus dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar di Surabaya, 12-14 Oktober mendatang.

"Saya rasa harus terjadi regenerasi, seperti kata NasDem, perubahan tak mungkin tanpa regenerasi," kata Taufiq di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 12 Oktober 2012.

Menurut Taufiq, regenerasi partai tak hanya diperlukan untuk penetapan calon presiden. Tetapi juga untuk seluruh posisi di partai, termasuk untuk posisi ketua umum. "Saya rasa seharusnya memperhatikan regenerasi, buktinya dia (Mega) sudah duapuluh tahun jadi ketua umum," katanya.

Terkait pernyataan Taufiq tersebut, Yunarto membenarkan bahwa Taufiq tak pernah menyebut Puan dalam pernyataannya. “Namun pernyataan itu juga tidak memberikan solusi untuk evolusi sebuah partai menjadi partai modern,” kata dia.

SUBKHAN









Photos That Shook The World

A frog-like baby was born in Nepal two years ago but died after half an hour of its birth. I pity the baby; his father didn't care about the baby's death and parading the poor freak in a pot around the streets.

On 2006, this bizarre-looking baby was born in Charikot, the headquarters of Dolakha district, attracting a huge number of onlookers to witness the astonishing sight.


The neck-less baby with its head almost totally sunk into the upper part of the body and with extraordinarily large eyeballs literally popping out of the eye-sockets, was born to Nir Bahadur Karki and Suntali Karki at the Gaurishnkar Hospital in Charikot. The Karki couple is a permanent resident of Dolakha's Bhirkot VDC.


The bizarre baby, however, died after half an hour of its birth, Suntali, the mother, informed. It was taken to the hospital after its death. The news about such a baby being brought to the hospital spread like wildfire and there were hundreds gathered at the hospital to have a look. The police had to be deployed to control the crowd.



The baby weighed 2kg at birth and was born after the normal nine-month gestation period. Suntali, already a mother of two normal daughters, was not suffering from any illness during the pregnancy. Nir Bahadur, the father, says he does not feel any remorse for the newly-born baby's death.I am happy that nothing happened to my wife, he said.
Like · · Share ·



@dundileo

hummm.....

dundileo

Apa kabar, @boljugg?

boljugg

Mencurigakan, Pengangkatan Terpidana Korupsi sebagai Pejabat Publik



Penulis : Ilham Khoiri | Sabtu, 13 Oktober 2012 | 00:36 WIB
Dibaca: 1639
Komentar: 10
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi sebagai pejabat publik menimbulkan banyak kecurigaan. Apakah sudah tidak ada orang lain yang layak untuk menduduki jabatan itu? Atau jangan-jangan ada hubungan tertentu antara terpidana itu dengan kepala daerah yang mengangkatnya?

Pertanyaan itu dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Luky Djani, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (12/10/2012). Diberitakan sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Padahal, dia bekas terpidana korupsi dengan vonis penjara 2,5 tahun karena menyuap anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution, dalam kasus alih fungsi hutan lindung tahun 2008.

"Menarik untuk ditelusuri, apa hubungan antara gubernur atau wakil gubernur Kepulauan Riau dengan yang bersangkutan?" katanya.

Bagi Luky Djani, seharusnya koruptor dilarang menduduki jabatan publik. Ini perlu dibuat aturan hukum, bahwa penyelenggara negara yang divonis korupsi tidak boleh menduduki jabatan selama kurun waktu tertentu. Jadi, akan terjadi semacam moratorium atau pembekuan sementara bagi koruptor itu untuk pengembangan karirnya.

Publik diharapkan terus menekan gubernur untuk mengoreksi keputusan pengangkatan itu. "Protes harus terus disuarakan sampai pengangkatan itu dibatalkan," katanya.
Editor :
Rusdi Amral

dundileo

Yes! @boljugg is back.

mendeleev

@dundileo what's wrong with @boljugg ???

dundileo

@donisantoso
Nothing's wrong I hope.
I'm happy he's back because he has a good heart.
Aka Mr. verygood.

mendeleev

@dundileo Ohhh...
@nip_eel how do u know that he really is Dimas Anggara? any proof?

mendeleev

@nip_eel Yap, I've missed it, I dunno about it.